Polisi Geledah Markas Partai Oposisi Malaysia

Anwar Ibrahim: Itu Penghinaan terhadap Konstitusi

KUALA LUMPUR - Koalisi yang berkuasa, Barisan Nasional (BN), memang sudah diputus menang di pengadilan banding dalam kasus perebutan kursi menteri besar Perak. Namun, hal tersebut sama sekali tak mereduksi suhu politik di negeri jiran itu.

Sabtu malam lalu waktu setempat, BN melancarkan jurus politik menggunakan tangan polisi. Markas pusat Partai Aksi Demokrasi (DAP), salah satu anggota aliansi PR selain Partai Islam Se-Malaysia dan Partai Keadilan Rakyat, di Kuala Lumpur digeledah. Penggeledahan yang dilakukan tanpa surat izin itu berlangsung selama hampir 1 jam.

Sejumlah polisi berpakaian preman menyita satu unit komputer dan beberapa keping DVD. Ketua Fraksi DAP di parlemen menggambarkan penggeledahan tersebut sebagai tindakan antidemokrasi yang pertama terjadi sejak 42 tahun kemerdekaan Malaysia.

Kepala Kepolisian Distrik Putrajaya Abdul Jalil Hasan meyakini, komputer yang disita digunakan untuk mendesain selebaran berisi hasutan, lalu disebarkan untuk memprovokasi masyarakat. Penyebaran pamflet itu dilakukan dalam beberapa kali demonstrasi kelompok oposisi memprotes pengambilalihan kekuasaan di Negara Bagian Perak.

Namun, di mata pemimpin PR Anwar Ibrahim, razia tersebut adalah penghinaan terhadap konstitusi dan penegakan hukum. "Itu memperlihatkan bahwa pemerintahan yang sekarang adalah pemerintahan garis keras. Mereka takut pada kekuatan oposisi," tandas Anwar seperti dikutip Malaysiakini.com.

Senada dengan Anwar, Teresa Kok, pemimpin oposisi lainnya, mengatakan bahwa langkah polisi tersebut merupakan "taktik politik yang mengerikan". "Mereka ingin meredam demonstrasi oposisi," tegas Teresa yang pernah ditahan polisi berdasar Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) yang memungkinkan pemerintah menahan tanpa proses pengadilan.

Sebelumnya, polisi menahan 16 orang dari kubu oposisi. Sebab, mereka ikut dalam demonstrasi menentang pengambilalihan kursi menteri besar Perak. Mereka akhirnya dibebaskan kemarin pagi waktu setempat.

Barisan Nasional mengambil alih kursi pemerintahan di Perak setelah tiga orang anggota Pakatan Rakyat menyeberang ke pihak mereka. Hal itu berakibat hilangnya mayoritas kursi oposisi yang didapat dalam pemilu tahun lalu. Komposisinya berubah menjadi 31 berbanding 28 kursi di Parlemen Perak untuk BN.

BN pun lalu "mengudeta" kursi menteri besar Perak yang diduduki tokoh Partai Islam Se-Malaysia Mohamad Nizar Jamaludin. Sultan Perak Azlan Shah kemudian melantik Zambry Abdul Kadir dari BN sebagai pengganti.

PR membawa kasus itu ke pengadilan tinggi dan menang. BN kemudian mengajukan banding. Jumat lalu (22/5), pengadilan banding menetapkan Zambry berhak menduduki kursi menteri besar negara bagian terbesar kedua di Malaysia tersebut.