Pemisahan Wilayah Cirebon Dan Sekitarnya

Cirebon, (Pakuan).- Pemisahan wilayah Cirebon dan sekitarnya menjadi provinsi baru merupakan agenda masyarakat Cirebon sejak 2002, bukan sekedar luapan emosional para petinggi Cirebon. Bahkan sejumlah akademisi sudah melakukan kajian-kajian tentang potensi wilayah Cirebon jika dipisahkan dari Provinsi Jabar. Demikian diungkapkan putra mahkota Keraton Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat.“Rencana ini sudah bergulir sejak 2002 lalu.

Bahkan saat itu beberapa seluruh unsur DPRD yang berada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) sudah menandatangani kesepakatan pemisahan dari Provinsi Jabar,” beber Arief. Namun kesepakatan itu belum ditandatangani Bupati/ Wali Kota yang berada di wilayah Ciayumajakuning. Arief menjelaskan, pemisahan wilayah Cirebon ini tidak ada hubungannya dengan kegagalan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin (Yance) menjadi calon wakil gubernur dari Partai Golkar.

Namun tak menutup kemungkinan hal itu jadi pemicu pemisahan Cirebon yang sudah digalang sejak lama. Ditegaskan Arief, saat ini masyarakat Cirebon tidak perlu statement yang membakar emosi untuk menyuarakan pemisahan ini. “Saat ini kita tidak bisa berkutat di statement dan hanya sekadar emosi saja. Namun yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah konkret yang seharusnya segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Arief menerangkan, sejak bergulirnya pemisahan wilayah Cirebon dari Jabar pada 2002 lalu, beberapa elemen masyarakat di Cirebon sudah melakukan serangkaian kajian melalui seminar dan diskusi terbuka.

“Jika dilihat dari SDM, SDA, dan kesiapan infrastruktur, wilayah Cirebon sudah layak memisahkan diri dari Jabar. Itu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. Seorang anggota DPR dari Partai Golkar dari daerah pemilihan wilayah Cirebon, Enggar Triasto Lukito, menganggap hingga 2009 mendatang pemekaran wilayah ini tidak mungkin direstui pemerintah pusat.”Kalau kita melihat kondisi realistis, hingga 2009 nanti pemekaran ini tidak akan mungkin terealisasi.

Namun, kalau itu merupakan aspirasi rakyat,tentu harus melalui proses kajian-kajian,” papar Enggar saat menghadiri silaturahmi kader Partai Golkar di Hotel Prima Cirebon akhir pekan lalu. Dijelaskannya, hingga 2009 nanti pemerintah akan terkonsentrasi pada masalah undang-undang politik, pemilihan kepala daerah, dan agenda lain.